KUMPULAN REGULASI
K3 Secara Umum, Kelembangaan
K3 dan Keahlian
K3,
SMK3
- UU No.
1/1970 (Keselamatan Kerja)
- Permenaker
No.
3/1984 (Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu)
- Kepmenaker
No.155/1984
(Tentang Penyempurnaan Keputusan Kemnakertrans No.
Keputusan 125/1982 Tentang Pembentukan Sususan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Nasional,
Dewan Keselamatan Kesehatan Kerja Wilayah ....dst)
- Permenaker
No.
4/1987 (P2K3
Serta Tatacara Penunjukan Ahli K3)
- Kepmenaker No. Kep. 1135/1987 (Bendera Keselamatan Kerja)
- Kepmenaker No. Kep. 245/1990 (Hari Keselamatan Kerja Nasional)
- Permenakretrans No.
2/1992 (Tatacara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3)
- Permenaker
No.
4/1993 (Jaminan Kecelakaan Kerja)
- Permenaker
No.
4/1995 (PJK3)
- Permenaker
No.
3/1998 (Tatacara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan)
- UU No.
13/2003 (Ketenagakerjaan)
- Kepmenakertrans No. Kep. 239/2003 (Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon
Ahli K3 Umum)
- Kep Dirjen PPK 20/2004 (Sertifikasi Kompetensi K3 Bidang
Konstruksi Bangunan)
- Permenakertrans No.
1/2007 (Pedoman Pemberian Penghargaan K3)
- Permenakertrans No.
18/2008 (Penyelenggaraan Audit SMK3)
- Kepmenakertrans No. Kep. 372/2009 (Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2010-
2014 Kecelakaan)
- Permenakertrans No.
8/2010 (APD)
- Peraturan Presiden 21/2010 (Pengawasan Ketenagakerjaan)
- Surat Edaran Menakertrans No.
SE.
02/2011 (Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PJK3)
- Surat Edaran Menakertrans No. SE. 03/2011 (Pelaksaan Penunjukan Ahli Kesehatan Kerja
Sebagaimana UU 1/1970 yang Selanjutnya d isebut Ahli K3)
- Keputusan Dirjen Binawas No. 48/2011 (Bidang
Jasa Pembinaan K3)
- PP 50/2012 (Penerapan SMK3)
- Permenaker
No.
26/2014 (Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3)
- Permenaker
No.
18/2016 (Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- Kep Dirjen
Pembinaan Pengawasan
K3 No. KEP.
69/PPK&K3/X11/2015
(Pedoman
Pembinaan Calon AK3U)
K3 Mekanik
- Permenaker No. 4/1985 (Pesawat
Tenaga & Produksi)
- Permenaker No. 5/1985 (Pesawat
Angkat & Angkut)
- Kepmenaker
452/M/BW/1996 (Pemakaian Pesawat Angkat
& Angkut Jenis Rental)
- SKB Dirjen Hub & Dirjen Binawas No. PP/72/3/9-99 Kep. 507/Bw/1999 (Pemeriksaan & Pengujian
Terhadap Pesawat Angkat
& Angkut, Pesawat Uap & Bejana Tekan yang Berada di Kapal & Pelabuhan)
- Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No 1/DJPPK/VI/2009 (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian Lisensi K3 Bagi Petugas dan Operator Pesawat Uap, Pesawat
Tenaga & Produksi, Pesawat
Angkat
& Angkut)
- Permenakertrans
No. 09/MEN/VII/2010 (Operator & Petugas
Pesawat Angkat Angkut)
- Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No 75/PPK/XII/2013 (Petunjuk Teknis
Pembinaan Calon Ahli K3 Bidang Pesawat Uap & Bejana Tekan, Pesawat Angkat & Angkut, dan Pesawat
Tenaga & Produksi)
- Permenaker No.
3/2016 (K3 Pesawat Tenaga Produksi)
- Standar Nasional Atau Standar
Internasional
K3 Pesawat Uap
dan K3 Bejana Tekanan
- UU Uap 1930 (Stoom Ordonnantie)
- PP Uap 1930
(Stoom Verordening)
- Permenakertrans No.
1/1982 (Bejana Tekanan)
- Permenakertrans No.
2/1982 (Kualifikasi dan Syarat-Syarat Juru Las)
- Permenaker
No.
1/1988 (Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap)
- Surat Edaran Menteri No.
06/1990 (Ketentuan Pewarnaan Tabung Gas
Bertekanan)
- Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan No.
PP.72/3/9-99,
Kep.
507/NW/1999 (Pemeriksaan dan
Pengujian Terhadap Pesawat Angkat Angkut, Pesawat Uap dan Bejana
Tekanan yang berada
di Kapal dan di Pelabuhan)
- SE Menakertrans No.
SE.
05/2011 (Lisensi/Surat Ijin Operator
Pesawat Uap)
- Permenaker
No.
37/2016 (K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun)
K3 Kontruksi
Bangunan
- Permenakertrans No.
1/1980 (K3 pada Konstruksi Bangunan)
- SKB Menaker dan Men-PU ke
174/1986 dan No. 104/KPTS/1986 (K3 pada Tempat Kegiatan
Kontruksi Beserta Pedoman Pelaksanaan K3
pada Tempat Kegiatan Kontruksi)
- Instruksi Menaker 1/1992 (Pemeriksaan Keberadaan Unit Organisasi K3)
- Surat Edaran Dirjen
Binawas 13/Bin/1998/KK/IV/1997
(Wajib Lapor Pekerja
Proyek
Kontruksi)
- Kep Dirjen PPK 20/2004 (Sertifikasi Kompetensi K3 Bidang
Konstruksi Bangunan)
- SE Menakertrans No. SE. 3/2008 (Peningkatan Pengawasan K3 Terhadap Pemasangan dan
Penggunaan Atau Pengoperasian Gondola)
- Permenaker
No.
9/2016 (K3 dalam Pekerjaan Pada Ketinggian)
K3 Listrik
- Permenaker
No.
02/1989 (Pengawasan Instalasi Penyalur Petir)
- Permenaker
No.
31/1995 (Perubahan Permen 2/1989)
- Permenaker
No.
3/1999 (Syarat-Syarat K3 Listrik Untuk Pengangkatan Orang dan Barang)
- Kep 407/1999 (Persayaratan, Penunjukkan, Hak
dan
Kewajiban Teknisi Lift)
- SNI 04-0025-2000 (PUIL 2000) (Sebagai Rujukan Untuk Sitem Prod Internal, Proteksi Bahaya
Sambaran Tidak Langsung)
- Kepmenakertrans No. Kep. 75/2002 (Pemberlakuan SNI No. SNI-040-0225-2000 Mengenai
PUIL di Tempat Kerja)
- Kep 311/2002 (Sertifikasi Kompetensi K3 Teknisi Listrik)
- Permenaker
No.
12/2005 (K3 Listrik di Tempat Kerja)
- Keputusan 47/PPK&K3/VIII/2015 (Pembinaan Calon Ahli K3
Bidang Listrik)
- Keputusan 48/PPK&K3/VIII/2015 (Pembinaan Teknik
K3 Listrik)
- Permenaker No. 33/2015 (Perubahan Atas Peraturan Menteri
UU 12/2015
Tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja)
- Permenaker
No.
31/2015
(Perubahan atas
Permenaker
2/1989
ttg
Pengawasan Instalasi
Penyalur Petir)
- Permenaker No. 32/2015 (Perubahan atas Permenaker 3/1999 ttg Syarat-Syarat K3 Lift untuk
Pengangkutan Orang dan Barang)
- Permenaker No. 33/2015 (Perubahan atas Permenaker 12/2015 ttg K3 Listrik di
Tempat
Kerja)
- Permenaker
No.
6/2017 (K3 Elevator
dan
Eskalator)
K3 Penanggulangan
Kebakaran
- Permenakertrans No.
4/1980 (Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemiliharaan APAR)
- Permenaker
No.
2/1983 (Instalasi Alarm Pemadan Kebakaran Otomatis)
- Kepmenaker No. 4/1986 (Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja)
- Instruksi Menteri II/M/B/1997 (Pegawasan Khusus K3
Penanggulangan Kebakaran)
- Kepmenaker No. 186/1999
Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja)
- Kepmen 75/2002 (Pemberlakuan SNI No. SNI-04-0225-2000 Mengenai PUIL 2000 di Tempat
Kerja)
Kesehatan Kerja
- PMP No.
7/1964 (Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan Tempat Kerja)
- UU 3/1969
(Persetujuan Higiene dalam
Kantor)
- Permenakertrans No.
1/1976 (Kewajiban Hygiene Perusahaan,
K3 Bagi Dokter
Perusahaan)
- Permenakertrans No. 1/1979 (Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan
K3 Bagi
Tenaga
Paramedis Perusahaan)
- Surat Edaran (SE) Menaker
No.
01/1979 (Pengadaan Kantin dan Ruang Makan)
- Permenakertrans No. 2/1980 (Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan
Keselamatan Kerja)
- Permenakretrasn No. 1/1981 (Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja (PAK))
- Permenakertrans No.
3/1982 (Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja)
- Kepmenaker No. Kep. 333/1989 (Diagnosa dan Pelaporan PAK)
- SE 86/BW/1989 ( Mengelola Makan Bagi Tenaga Kerja)
- Kepres No. 22/1993 (Penyakit
yang Timbul Karena Hubungan Kerja)
- Permenaker No. 1/1998 (Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan
Manfaat Lebih Baik
dari
Jaminan Pemeliharaan Dasar
Jamsostek)
- Permen 4/1998 (Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter
Penasihat)
- Kepmenakertrans No. Kep. 79/2003 (Pedoman Diagnosis dan Penialaian Cacat karena KAK
dan PAK)
- Kepmenakertrans
No. Kep. 68/2004 (Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja)
- Permenakertrans No. 11/2005 (Pencegahan & Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA di
Tempat Kerja)
- Permen 25/2008 (Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PAK)
- Permenakertrans No.
15/2008 (P3K di Tempat Kerja)
- Surat Edaran Binwasnaker
(Pengujian Hepatitis B dan Pemeriksaan Tempat Kerja)
- SE 280/2010 (Pandemi Influenza)
K3 Lingkungan
Kerja dan Bahan
Berbahaya
- Peraturan Menteri Perburuan
(PMP) No. 07/1964 (Syarat
Kesehatan Kebersihan serta
Penerangan di Tempat Kerja)
- UU No. 3/1969 (Persetujuan Konvensi Organisaasi Perburuan Internasional No. 120 Mengenai
Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor)
- PP No.
7/1973 (Pengawasan Atas
Peredaran, Ppenyimpanan dan Penggunaan Pestisida)
- Permenaker
No.
03/Men/1985
(K3 Pemakaian Asbes)
- Permenaker
No.
03/Men/1986
(Syarat-Syarat K3
di Tempat Kerja yang
Mengelola Pestisida)
- Kepmenaker No. 187/1999 (Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya)
- SE Menakertrans No.SE. 140/2004 (Pemenuhan Kewajiban Syarat-Syarat K3 di Industri Kimia dengan Potensi Bahaya Besar)
- Keputusan Dirjen Binwasnaker No.113/DJPPK/IX/2008 (Pedoman dan Pembinaan Teknik
Petugas K3 Ruang
Terbatas)
- SK Dirjen Binwasnaker 45/DJPPK/IX/2008 (Pedoman K3 dalam Pekerja pada Ketinggian
dengan Menggunakan Akses
Tali)
- Permenakertrans No. 13/MEN/X/2011 (Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisika & Faktor
Kimia di Tempat Kerja)
- SE Menakertrans No. SE. 1/2012 (Pemenuhan Kewajiban Syarat-Syarat Keselamatan
Kewajiban Syarat-Sayarat K3
di Ruang
Terbatas/Confined
Space)
- Keputusan Dirjen
PPK 84/PPK/X/2012 (Tatacara Penyusunan Penggunaan Dokumen
Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah)
- Kep Dirjen PPK No.64/PPK/XI/2013
(Pedoman Pembinaan K3 Pekerja Penyelam dalam Air)
- Permenaker
No.
9/2016 (K3 dalam
Pekerjaan Ketinggian)
- Permenaker
No.
5 Tahun 2018 (K3 Lingkungan Kerja)
0 Comments